Perspektif Hukum : Berita Acara Kesepakatan Garis Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Subsegmen Kawah Ijen Menuai Polemik 

Oleh: Oase Law Firm

(Gambar hanya pemanis)

Berita Acara Kesepakatan dalam istilah Hukum Perdata dapat disebut sebagai perikatan yang menghasilkan sebuah Perjanjian. Kesepakatan atau Perikatan dapat dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya adalah “Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Sehingga apabila ditarik kepada Berita Acara Kesepakatan Nomor: 35/BAD II/VI/2021 mengenai kesepakatan Penarikan garis batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang pada tanggal 3 Juni 2021 telah ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso serta pihak pihak lain yang berwenang terkait penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten, maka menurut hukum, Berita Acara Kesepakatan tersebut berlaku mengikat layaknya Undang-Undang bagi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso sehingga semua pihak harus patuh dan tunduk terhadap kesepakatan tersebut. Kendatipun demikian, terhadap perubahan batas wilayah daerah hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yang mengirimkan surat pencabutan tandatangan Berita Acara Kesepakatan Nomor 35/BAD II/VI/2021 kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur, menurut teori hukum perdata bahwa sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih adalah berlaku mengikat seperti undang-undang, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus melewati proses hukum di pengadilan apabila didapati kesepakatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. 

Apabila tidak ada proses hukum ,maka jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut berarti pihak yang ingkar tersebut dapat dinyatakan wanprestasi dan dapat dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Apa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kesepakatan batal atau tidak dapat dijalankan?

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat layaknya Undang-Undang, yaitu :

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Yang dimaksud adanya kata sepakat adalah didalam suatu perjanjian hal yang paling mendasar, para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tersebut, dimana kesepakatan tersebut harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan di dalamnya serta tidak ada tipu muslihat dalam proses pembuatan kesepakatan tersebut.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.

Yang dimaksud cakap dalam syarat yang kedua ini adalah mereka yang secara usia sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan serta di dalam Kesehatan rohaninya sehat atau dapat dikatakan tidak sakit jiwa.

Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan dan disepakati tersebut harus jelas subjek dan objeknya.

Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat yang terakhir adalah sebab yang halal yang dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak dilarang oleh agama.

Dari ke 4 (empat) syarat tersebut apabila ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka secara hukum kesepakatan atau perjanjian tersebut adalah cacat dan tidak sah sehingga konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum.

Terhadap Surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 Perihal Pencabutan Tanda Tangan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso No. 35/BAD II/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021, merupakan sebuah peluang yang sangat berharga dalam rangka mempertahankan Gunung Ijen sebagai aset penting dan strategis yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi.

Dalam surat tersebut terungkap sebuah peristiwa adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penandatanganan berita acara kesepatatan tersebut, hal itu tertulis sangat jelas dalam surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 pada poin 5 (lima) yaitu “Terjadi pemaksaan dan penekanan penandatanganan Berita Acara dimaksud dengan mengaburkan alat bukti sebagaimana angka 4 (empat)”. 

Apabila Bupati Banyuwangi dapat membuktikan dalil adanya paksaan dan penekanan tersebut maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana poin diatas tidak dapat terpenuhi sehingga Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso tersebut dinyatakan dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum dan konsekuensi hukumnya adalah kesepakatan tersebut tidak mengikat bagi kedua belah pihak dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Bondowoso.

Bagaimana cara membuktikan dengan hukum adanya pemaksaan dan penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso?

Terdapat 2 cara dalam membuktikan adanya pemaksaan dan/atau penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso, yaitu:

PERTAMA, Bupati Banyuwangi dapat mengajukan Laporan Polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen tersebut terdapat penekanan dan pemaksaan yang mengarah pada suatu perbuatan Pidana, misalkan apabila terdapat kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dialami Bupati Banyuwangi sehingga Bupati Banyuwangi tidak berdaya dan terpaksa menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso. Dalam hal ini tentu harus dikawal oleh semua pihak termasuk Rakyat Banyuwangi sehingga proses hukum dapat berjalan dan apabila nanti terbukti ada suatu peristiwa pidana dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut, maka Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dapat dinyatakan Batal Demi hukum dan/atau Dapat Dibatalkan;

KEDUA, Selain mengajukan Laporan Polisi, Bupati Banyuwangi juga dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dikarenakan terdapat unsur dwang, dwaling, dan bedrog dalam pembuatan kesepakatan tersebut. 

Apa yang dimaksud dwang, dwaling, bedrog?

Akhir – akhir ini kita dihebohkan dengan pro dan kontra akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja kepada 330 THL (Tenaga Harian Lepas) yang selama ini bekerja pada Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, bahkan pada lini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini diambil dengan alasan pertimbangan penghematan anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi yang terlalu besar digunakan untuk membayar gaji para THL di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun disisi lain banyak masyarakat yang mengaitkan keputusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, karena memang faktanya keputusan tersebut berbarengan dengan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang baru yaitu Ibu. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Bapak. H. Sugirah, S.pd. M.Si. disisi lain banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi yang juga menolak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pemberhentian 330 Tenaga Harian Lepas pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Dari banyaknya hiruk pikuk terkait kebijakan tersebut, saya tergerak untuk sedikit menuangkan analisis hukum saya terhadap kemelut yang terjadi berkaitan dengan THL di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan harapan sedikit pemikiran saya ini mampu memberikan pencerahan dan jalan keluar untuk memperbaiki sistim penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyuwangi.

Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupten Banyuwangi yang mengangkat THL sebagai pegawai pada pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan sebuah kesalahan dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menyiapkan dasar kebijakan yang mengatur THL sehingga kebijakan Pemerintah kabupaten banyuwangi yang mengangkat THL sebagai Pegawai pada Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang Inkonstitusional karena tidak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ada.

Kedua dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 jelas mengatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara hanya ada dua kategori yaitu pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga jelas setelah terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang ASN semua pemerintahan dan pegawai Pemerintahan mulai dari tingkat Pusat sampai pada tingkat Kabupaten bahkan Kelurahan harus tunduk dan patuh dengan Undang-Undang ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya juga patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang ASN dengan cara tidak lagi menggunakan THL sebagaai pegawai Pemerintah melainkan menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengapa sangat penting untuk pemerintah mengganti sistim pekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi PPPK, hal tersebut berkaitan dengan kejelasan mengenai gaji, tunjangan, hak hak dan perlindungan bagi Pegawai yang bekerja dalam pemerintahan, yang secara jelas aturannya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sehingga pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak bisa se-enaknya sendiri memberhentikan pegawai yang bekerja dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten banyuwangi, melainkan harus melalui mekanisme administrasi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Terakhir saya ingin menyampaikan apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwanagi tidak segera melakukan penyesuaian terhadap pegawai yang bekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka ini akan muncul problem hukum yang baru, hal tersebut berkaitan dengan penganggaran yang digunakan untuk membayar gaji THL, yang selama ini sumber anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun tidak ada landasan hukumnya baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, bahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang THL sehingga seharusnya tidak boleh anggaran APBD tersebut diambil dan dialokasikan untuk membayar THL tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Sehingga ini sangat berpotensi menjadi ruang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) yang selama ini menjadi musuh kita bersama.

THL DIBERHENTIKAN ATAU TIDAK DIPERPANJANG KONTRAK SPK?

 

THL TIDAK ADA PERPANJANGAN KONTRAK (PERUBAHAN DATA BASE THL).

Oleh : Oase Law Firm

Banyuwangi; Nasib apes bagi ratusan THL di Banyuwangi. Tepat pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 mereka dinyatakan tidak diberikan perpanjangan kontrak kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sungguh ironis di tengah paceklik adanya pandemi Corona, Ratusan THL harus kehilangan pekerjaannya. 

Semua berawal dari Surat Sekda (Sekretariat Daerah) No. 005/008/429.204/2021 tertanggal 4 Januari 2021 meminta SKPD se Kabupaten Banyuwangi untuk menghadirkan Para THL di Ruang Computer Assisted Tes (CAT) dalam rangka Monitoring THL.

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 Sekda kembali mengeluarkan surat dengan No. 800/424/429.204/2021 perihal Penetapan SPK (Surat Perintah Kerja) THL Bulan Februari 2021, yang pada pokoknya sambil menunggu Hasil Monitoring/Evaluasi THL, meminta agar SKPD menetapkan SPK bagi THL yang telah mengikuti CAT untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan yaitu Bulan Pebruari 2021.

Pada surat tertanggal 25 Pebruari 2021 tersebut juga dijelaskan bahwa SPK THL ditetapkan oleh Sekda sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi.

Jadi, apa sebenarnya alasan yang mendasar atas tidak diperpanjangnya SPK bagi ratusan THL tersebut?

Menurut Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi), jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk THL sudah melebihi angka anggaran untuk ASN.

Sedangkan menurut Bapak Nafiul Huda (Kepala BKD Banyuwangi), Karena berdasarkan ANJAB (Analisis Jabatan) serta ABK (Analisis Beban Kerja), Pemda akan melakukan penyesuaian pegawai. Sebab jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

"Kalau didasarkan pada hasil anjab dan ABK, maka jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 an orang lebih" Ucapnya.

Berdasarkan alasan tersebut patut kiranya mengoreksi apakah kebijakan tidak adanya perpanjangan SPK terhadap Ratusan THL sudah sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi?

• PERTAMA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (E) angka (4) telah dijelaskan bahwa Pelaksanaan TES CAT THL dilaksanakan setiap Bulan JUNI dan NOVEMBER setiap tahun, namun faktanya Pemda Kabupaten Banyuwangi malah melanggar aturan tersebut dengan melaksanakan TES CAT THL pada Bulan JANUARI 2021.

• KEDUA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (D) angka (2) bahwa perubahan Data Base THL dapat dilakukan apabila :

a. Mengganti THL yang mengundurkan diri/ meninggal dunia atau telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

b. Mengganti THL yang diberhentikan karena mendapat Hukuman Disiplin.

c. Penambahan THL apabila sangat dibutuhkan dan wajib mendapatkan Persetujuan Bupati Banyuwangi.

Angka (3), Perubahan sebagaimana tersebut pada Huruf D angka (2) melalui seleksi CAT pada Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

Angka (4), THL dapat dimutasi antar SKPD sesuai dengan kebutuhan Anjab dan ABK SKPD.

Jadi, apakah THL yang tidak mendapat Perpanjangan SPK termasuk pada poin-poin tersebut? Apakah mengundurkan diri? Apakah meninggal dunia? Apakah sudah berusia 58 tahun? Apakah pernah mendapat hukuman disiplin? 

Jika tidak, maka pemberhentian atau tidak diperpanjangnya SPK terhadap Ratusan THL tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang ada.

Sebagaimana pada Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (H) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD dilarang melakukan perubahan data THL diluar mekanisme sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2) dan (4).

Dan telah jelas pada Huruf (I) bagi Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

• KETIGA, jika alasan tidak diperpanjangnya SPK THL dikarenakan anggaran Tidak mencukupi maka seharusnya rasionalisasi terhadap 500 an THL dilaksanakan sebelum APBD Tahun 2021 di setujui. Menjadi tidak logis karena Pengesahan APBD 2021 dilaksanakan melalui rapat paripurna secara virtual, pada hari Jumat malam, tanggal 27 November 2020.

Bukankah apa yang sudah dianggarkan Pada APBD 2021 pada tanggal 27 November 2020 tersebut sudah mencakup Angka Anggaran untuk ASN dan THL ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat saya Pemda Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Maladministrasi dan pelanggaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Semoga membantu kawan-kawan sekalian.

- semoga ada solusi terbaik untuk Ratusan THL yang tidak mendapat perpanjangan Kontrak SPK -

Perspektif Hukum : Berita Acara Kesepakatan Garis Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Subsegmen Kawah Ijen Menuai Polemik 

Oleh: Oase Law Firm

(Gambar hanya pemanis)

Berita Acara Kesepakatan dalam istilah Hukum Perdata dapat disebut sebagai perikatan yang menghasilkan sebuah Perjanjian. Kesepakatan atau Perikatan dapat dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya adalah “Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Sehingga apabila ditarik kepada Berita Acara Kesepakatan Nomor: 35/BAD II/VI/2021 mengenai kesepakatan Penarikan garis batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang pada tanggal 3 Juni 2021 telah ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso serta pihak pihak lain yang berwenang terkait penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten, maka menurut hukum, Berita Acara Kesepakatan tersebut berlaku mengikat layaknya Undang-Undang bagi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso sehingga semua pihak harus patuh dan tunduk terhadap kesepakatan tersebut. Kendatipun demikian, terhadap perubahan batas wilayah daerah hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yang mengirimkan surat pencabutan tandatangan Berita Acara Kesepakatan Nomor 35/BAD II/VI/2021 kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur, menurut teori hukum perdata bahwa sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih adalah berlaku mengikat seperti undang-undang, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus melewati proses hukum di pengadilan apabila didapati kesepakatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. 

Apabila tidak ada proses hukum ,maka jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut berarti pihak yang ingkar tersebut dapat dinyatakan wanprestasi dan dapat dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Apa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kesepakatan batal atau tidak dapat dijalankan?

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat layaknya Undang-Undang, yaitu :

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Yang dimaksud adanya kata sepakat adalah didalam suatu perjanjian hal yang paling mendasar, para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tersebut, dimana kesepakatan tersebut harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan di dalamnya serta tidak ada tipu muslihat dalam proses pembuatan kesepakatan tersebut.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.

Yang dimaksud cakap dalam syarat yang kedua ini adalah mereka yang secara usia sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan serta di dalam Kesehatan rohaninya sehat atau dapat dikatakan tidak sakit jiwa.

Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan dan disepakati tersebut harus jelas subjek dan objeknya.

Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat yang terakhir adalah sebab yang halal yang dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak dilarang oleh agama.

Dari ke 4 (empat) syarat tersebut apabila ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka secara hukum kesepakatan atau perjanjian tersebut adalah cacat dan tidak sah sehingga konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum.

Terhadap Surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 Perihal Pencabutan Tanda Tangan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso No. 35/BAD II/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021, merupakan sebuah peluang yang sangat berharga dalam rangka mempertahankan Gunung Ijen sebagai aset penting dan strategis yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi.

Dalam surat tersebut terungkap sebuah peristiwa adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penandatanganan berita acara kesepatatan tersebut, hal itu tertulis sangat jelas dalam surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 pada poin 5 (lima) yaitu “Terjadi pemaksaan dan penekanan penandatanganan Berita Acara dimaksud dengan mengaburkan alat bukti sebagaimana angka 4 (empat)”. 

Apabila Bupati Banyuwangi dapat membuktikan dalil adanya paksaan dan penekanan tersebut maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana poin diatas tidak dapat terpenuhi sehingga Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso tersebut dinyatakan dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum dan konsekuensi hukumnya adalah kesepakatan tersebut tidak mengikat bagi kedua belah pihak dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Bondowoso.

Bagaimana cara membuktikan dengan hukum adanya pemaksaan dan penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso?

Terdapat 2 cara dalam membuktikan adanya pemaksaan dan/atau penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso, yaitu:

PERTAMA, Bupati Banyuwangi dapat mengajukan Laporan Polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen tersebut terdapat penekanan dan pemaksaan yang mengarah pada suatu perbuatan Pidana, misalkan apabila terdapat kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dialami Bupati Banyuwangi sehingga Bupati Banyuwangi tidak berdaya dan terpaksa menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso. Dalam hal ini tentu harus dikawal oleh semua pihak termasuk Rakyat Banyuwangi sehingga proses hukum dapat berjalan dan apabila nanti terbukti ada suatu peristiwa pidana dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut, maka Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dapat dinyatakan Batal Demi hukum dan/atau Dapat Dibatalkan;

KEDUA, Selain mengajukan Laporan Polisi, Bupati Banyuwangi juga dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dikarenakan terdapat unsur dwang, dwaling, dan bedrog dalam pembuatan kesepakatan tersebut. 

Apa yang dimaksud dwang, dwaling, bedrog?

Akhir – akhir ini kita dihebohkan dengan pro dan kontra akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja kepada 330 THL (Tenaga Harian Lepas) yang selama ini bekerja pada Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, bahkan pada lini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini diambil dengan alasan pertimbangan penghematan anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi yang terlalu besar digunakan untuk membayar gaji para THL di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun disisi lain banyak masyarakat yang mengaitkan keputusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, karena memang faktanya keputusan tersebut berbarengan dengan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang baru yaitu Ibu. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Bapak. H. Sugirah, S.pd. M.Si. disisi lain banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi yang juga menolak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pemberhentian 330 Tenaga Harian Lepas pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Dari banyaknya hiruk pikuk terkait kebijakan tersebut, saya tergerak untuk sedikit menuangkan analisis hukum saya terhadap kemelut yang terjadi berkaitan dengan THL di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan harapan sedikit pemikiran saya ini mampu memberikan pencerahan dan jalan keluar untuk memperbaiki sistim penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyuwangi.

Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupten Banyuwangi yang mengangkat THL sebagai pegawai pada pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan sebuah kesalahan dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menyiapkan dasar kebijakan yang mengatur THL sehingga kebijakan Pemerintah kabupaten banyuwangi yang mengangkat THL sebagai Pegawai pada Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang Inkonstitusional karena tidak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ada.

Kedua dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 jelas mengatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara hanya ada dua kategori yaitu pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga jelas setelah terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang ASN semua pemerintahan dan pegawai Pemerintahan mulai dari tingkat Pusat sampai pada tingkat Kabupaten bahkan Kelurahan harus tunduk dan patuh dengan Undang-Undang ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya juga patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang ASN dengan cara tidak lagi menggunakan THL sebagaai pegawai Pemerintah melainkan menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengapa sangat penting untuk pemerintah mengganti sistim pekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi PPPK, hal tersebut berkaitan dengan kejelasan mengenai gaji, tunjangan, hak hak dan perlindungan bagi Pegawai yang bekerja dalam pemerintahan, yang secara jelas aturannya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sehingga pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak bisa se-enaknya sendiri memberhentikan pegawai yang bekerja dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten banyuwangi, melainkan harus melalui mekanisme administrasi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Terakhir saya ingin menyampaikan apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwanagi tidak segera melakukan penyesuaian terhadap pegawai yang bekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka ini akan muncul problem hukum yang baru, hal tersebut berkaitan dengan penganggaran yang digunakan untuk membayar gaji THL, yang selama ini sumber anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun tidak ada landasan hukumnya baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, bahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang THL sehingga seharusnya tidak boleh anggaran APBD tersebut diambil dan dialokasikan untuk membayar THL tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Sehingga ini sangat berpotensi menjadi ruang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) yang selama ini menjadi musuh kita bersama.

THL DIBERHENTIKAN ATAU TIDAK DIPERPANJANG KONTRAK SPK?

 

THL TIDAK ADA PERPANJANGAN KONTRAK (PERUBAHAN DATA BASE THL).

Oleh : Oase Law Firm

Banyuwangi; Nasib apes bagi ratusan THL di Banyuwangi. Tepat pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 mereka dinyatakan tidak diberikan perpanjangan kontrak kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sungguh ironis di tengah paceklik adanya pandemi Corona, Ratusan THL harus kehilangan pekerjaannya. 

Semua berawal dari Surat Sekda (Sekretariat Daerah) No. 005/008/429.204/2021 tertanggal 4 Januari 2021 meminta SKPD se Kabupaten Banyuwangi untuk menghadirkan Para THL di Ruang Computer Assisted Tes (CAT) dalam rangka Monitoring THL.

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 Sekda kembali mengeluarkan surat dengan No. 800/424/429.204/2021 perihal Penetapan SPK (Surat Perintah Kerja) THL Bulan Februari 2021, yang pada pokoknya sambil menunggu Hasil Monitoring/Evaluasi THL, meminta agar SKPD menetapkan SPK bagi THL yang telah mengikuti CAT untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan yaitu Bulan Pebruari 2021.

Pada surat tertanggal 25 Pebruari 2021 tersebut juga dijelaskan bahwa SPK THL ditetapkan oleh Sekda sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi.

Jadi, apa sebenarnya alasan yang mendasar atas tidak diperpanjangnya SPK bagi ratusan THL tersebut?

Menurut Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi), jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk THL sudah melebihi angka anggaran untuk ASN.

Sedangkan menurut Bapak Nafiul Huda (Kepala BKD Banyuwangi), Karena berdasarkan ANJAB (Analisis Jabatan) serta ABK (Analisis Beban Kerja), Pemda akan melakukan penyesuaian pegawai. Sebab jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

"Kalau didasarkan pada hasil anjab dan ABK, maka jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 an orang lebih" Ucapnya.

Berdasarkan alasan tersebut patut kiranya mengoreksi apakah kebijakan tidak adanya perpanjangan SPK terhadap Ratusan THL sudah sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi?

• PERTAMA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (E) angka (4) telah dijelaskan bahwa Pelaksanaan TES CAT THL dilaksanakan setiap Bulan JUNI dan NOVEMBER setiap tahun, namun faktanya Pemda Kabupaten Banyuwangi malah melanggar aturan tersebut dengan melaksanakan TES CAT THL pada Bulan JANUARI 2021.

• KEDUA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (D) angka (2) bahwa perubahan Data Base THL dapat dilakukan apabila :

a. Mengganti THL yang mengundurkan diri/ meninggal dunia atau telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

b. Mengganti THL yang diberhentikan karena mendapat Hukuman Disiplin.

c. Penambahan THL apabila sangat dibutuhkan dan wajib mendapatkan Persetujuan Bupati Banyuwangi.

Angka (3), Perubahan sebagaimana tersebut pada Huruf D angka (2) melalui seleksi CAT pada Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

Angka (4), THL dapat dimutasi antar SKPD sesuai dengan kebutuhan Anjab dan ABK SKPD.

Jadi, apakah THL yang tidak mendapat Perpanjangan SPK termasuk pada poin-poin tersebut? Apakah mengundurkan diri? Apakah meninggal dunia? Apakah sudah berusia 58 tahun? Apakah pernah mendapat hukuman disiplin? 

Jika tidak, maka pemberhentian atau tidak diperpanjangnya SPK terhadap Ratusan THL tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang ada.

Sebagaimana pada Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (H) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD dilarang melakukan perubahan data THL diluar mekanisme sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2) dan (4).

Dan telah jelas pada Huruf (I) bagi Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

• KETIGA, jika alasan tidak diperpanjangnya SPK THL dikarenakan anggaran Tidak mencukupi maka seharusnya rasionalisasi terhadap 500 an THL dilaksanakan sebelum APBD Tahun 2021 di setujui. Menjadi tidak logis karena Pengesahan APBD 2021 dilaksanakan melalui rapat paripurna secara virtual, pada hari Jumat malam, tanggal 27 November 2020.

Bukankah apa yang sudah dianggarkan Pada APBD 2021 pada tanggal 27 November 2020 tersebut sudah mencakup Angka Anggaran untuk ASN dan THL ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat saya Pemda Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Maladministrasi dan pelanggaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Semoga membantu kawan-kawan sekalian.

- semoga ada solusi terbaik untuk Ratusan THL yang tidak mendapat perpanjangan Kontrak SPK -

Perspektif Hukum : Berita Acara Kesepakatan Garis Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur Pada Subsegmen Kawah Ijen Menuai Polemik 

Oleh: Oase Law Firm

(Gambar hanya pemanis)

Berita Acara Kesepakatan dalam istilah Hukum Perdata dapat disebut sebagai perikatan yang menghasilkan sebuah Perjanjian. Kesepakatan atau Perikatan dapat dibuat oleh dua orang atau lebih yang mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian. Hasil dari kesepakatan yang dibuat oleh para pihak tersebut menurut ketentuan Pasal 1338 KUHPerdata yang isinya adalah “Suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. 

Sehingga apabila ditarik kepada Berita Acara Kesepakatan Nomor: 35/BAD II/VI/2021 mengenai kesepakatan Penarikan garis batas daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso yang pada tanggal 3 Juni 2021 telah ditandatangani oleh Bupati Banyuwangi dan Bupati Bondowoso serta pihak pihak lain yang berwenang terkait penyelesaian sengketa batas wilayah antar kabupaten, maka menurut hukum, Berita Acara Kesepakatan tersebut berlaku mengikat layaknya Undang-Undang bagi Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Bondowoso sehingga semua pihak harus patuh dan tunduk terhadap kesepakatan tersebut. Kendatipun demikian, terhadap perubahan batas wilayah daerah hanya dapat ditetapkan dengan undang-undang sebagaimana tertuang dalam pasal 48 ayat 2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Terkait upaya yang dilakukan oleh Bupati Banyuwangi yang mengirimkan surat pencabutan tandatangan Berita Acara Kesepakatan Nomor 35/BAD II/VI/2021 kepada Menteri Dalam Negeri RI dan Gubernur Jawa Timur, menurut teori hukum perdata bahwa sebuah kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih adalah berlaku mengikat seperti undang-undang, sehingga tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan harus melewati proses hukum di pengadilan apabila didapati kesepakatan tersebut tidak sah atau melanggar hukum. 

Apabila tidak ada proses hukum ,maka jika salah satu pihak mengingkari kesepakatan tersebut berarti pihak yang ingkar tersebut dapat dinyatakan wanprestasi dan dapat dihukum untuk menjalankan kesepakatan tersebut sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan atau disepakati.

Apa yang dapat membuat suatu perjanjian atau kesepakatan batal atau tidak dapat dijalankan?

Menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, terdapat 4 (empat) syarat suatu perjanjian dapat dikatakan sah dan mengikat layaknya Undang-Undang, yaitu :

Adanya kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan dirinya.

Yang dimaksud adanya kata sepakat adalah didalam suatu perjanjian hal yang paling mendasar, para pihak harus sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan tersebut, dimana kesepakatan tersebut harus dicapai dengan tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun, tidak ada kekhilafan di dalamnya serta tidak ada tipu muslihat dalam proses pembuatan kesepakatan tersebut.

Kecakapan para pihak untuk membuat suatu perikatan.

Yang dimaksud cakap dalam syarat yang kedua ini adalah mereka yang secara usia sudah dewasa dan tidak dalam pengampuan serta di dalam Kesehatan rohaninya sehat atau dapat dikatakan tidak sakit jiwa.

Suatu hal tertentu.

Yang dimaksud suatu hal tertentu adalah sesuatu yang diperjanjikan dan disepakati tersebut harus jelas subjek dan objeknya.

Suatu sebab (causa) yang halal.

Syarat yang terakhir adalah sebab yang halal yang dalam hal ini adalah sesuatu yang tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak dilarang oleh agama.

Dari ke 4 (empat) syarat tersebut apabila ada salah satu saja tidak terpenuhi, maka secara hukum kesepakatan atau perjanjian tersebut adalah cacat dan tidak sah sehingga konsekuensi hukumnya adalah dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum.

Terhadap Surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 Perihal Pencabutan Tanda Tangan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Bondowoso No. 35/BAD II/VI/2021 Tanggal 3 Juni 2021, merupakan sebuah peluang yang sangat berharga dalam rangka mempertahankan Gunung Ijen sebagai aset penting dan strategis yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi.

Dalam surat tersebut terungkap sebuah peristiwa adanya perbuatan melawan hukum dalam proses penandatanganan berita acara kesepatatan tersebut, hal itu tertulis sangat jelas dalam surat Bupati Banyuwangi No. 135/969/429.012/2021 tertanggal 3 Juni 2021 pada poin 5 (lima) yaitu “Terjadi pemaksaan dan penekanan penandatanganan Berita Acara dimaksud dengan mengaburkan alat bukti sebagaimana angka 4 (empat)”. 

Apabila Bupati Banyuwangi dapat membuktikan dalil adanya paksaan dan penekanan tersebut maka salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana poin diatas tidak dapat terpenuhi sehingga Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso tersebut dinyatakan dapat dibatalkan atau juga batal demi hukum dan konsekuensi hukumnya adalah kesepakatan tersebut tidak mengikat bagi kedua belah pihak dalam hal ini Kabupaten Banyuwangi maupun Kabupaten Bondowoso.

Bagaimana cara membuktikan dengan hukum adanya pemaksaan dan penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso?

Terdapat 2 cara dalam membuktikan adanya pemaksaan dan/atau penekanan dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso, yaitu:

PERTAMA, Bupati Banyuwangi dapat mengajukan Laporan Polisi pada Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen tersebut terdapat penekanan dan pemaksaan yang mengarah pada suatu perbuatan Pidana, misalkan apabila terdapat kekerasan dan atau ancaman kekerasan yang dialami Bupati Banyuwangi sehingga Bupati Banyuwangi tidak berdaya dan terpaksa menandatangani Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso. Dalam hal ini tentu harus dikawal oleh semua pihak termasuk Rakyat Banyuwangi sehingga proses hukum dapat berjalan dan apabila nanti terbukti ada suatu peristiwa pidana dalam Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan tersebut, maka Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dapat dinyatakan Batal Demi hukum dan/atau Dapat Dibatalkan;

KEDUA, Selain mengajukan Laporan Polisi, Bupati Banyuwangi juga dapat mengajukan Gugatan Pembatalan Penandatanganan Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Kabupaten Bondowoso subsegmen kawah ijen dengan No. 35/BAD II/VI/2021 dikarenakan terdapat unsur dwang, dwaling, dan bedrog dalam pembuatan kesepakatan tersebut. 

Apa yang dimaksud dwang, dwaling, bedrog?

Akhir – akhir ini kita dihebohkan dengan pro dan kontra akibat adanya kebijakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang tidak memperpanjang Surat Perintah Kerja kepada 330 THL (Tenaga Harian Lepas) yang selama ini bekerja pada Pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi mulai dari tingkat Pemerintahan Daerah Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, bahkan pada lini Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Keputusan ini diambil dengan alasan pertimbangan penghematan anggaran APBD Kabupaten Banyuwangi yang terlalu besar digunakan untuk membayar gaji para THL di Kabupaten Banyuwangi. Meskipun disisi lain banyak masyarakat yang mengaitkan keputusan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ini dengan adanya Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi, karena memang faktanya keputusan tersebut berbarengan dengan Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi yang baru yaitu Ibu. Ipuk Fiestiandani Azwar Anas dan Bapak. H. Sugirah, S.pd. M.Si. disisi lain banyak Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Banyuwangi yang juga menolak adanya kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi terhadap Pemberhentian 330 Tenaga Harian Lepas pada Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi.

Dari banyaknya hiruk pikuk terkait kebijakan tersebut, saya tergerak untuk sedikit menuangkan analisis hukum saya terhadap kemelut yang terjadi berkaitan dengan THL di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan harapan sedikit pemikiran saya ini mampu memberikan pencerahan dan jalan keluar untuk memperbaiki sistim penyelenggaraan Pemerintahan yang baik di Kabupaten Banyuwangi.

Pertama yang ingin saya sampaikan bahwa kebijakan Pemerintah Kabupten Banyuwangi yang mengangkat THL sebagai pegawai pada pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ini merupakan sebuah kesalahan dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak menyiapkan dasar kebijakan yang mengatur THL sehingga kebijakan Pemerintah kabupaten banyuwangi yang mengangkat THL sebagai Pegawai pada Pemerintahan Daerah merupakan kebijakan yang Inkonstitusional karena tidak berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang ada.

Kedua dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara pasal 6 jelas mengatakan Pegawai Aparatur Sipil Negara hanya ada dua kategori yaitu pertama Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan yang kedua adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Sehingga jelas setelah terbitnya Undang-undang yang mengatur tentang ASN semua pemerintahan dan pegawai Pemerintahan mulai dari tingkat Pusat sampai pada tingkat Kabupaten bahkan Kelurahan harus tunduk dan patuh dengan Undang-Undang ini, sehingga Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seharusnya juga patuh dan tunduk terhadap Undang-Undang ASN dengan cara tidak lagi menggunakan THL sebagaai pegawai Pemerintah melainkan menggunakan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Mengapa sangat penting untuk pemerintah mengganti sistim pekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi PPPK, hal tersebut berkaitan dengan kejelasan mengenai gaji, tunjangan, hak hak dan perlindungan bagi Pegawai yang bekerja dalam pemerintahan, yang secara jelas aturannya telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah  Nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, sehingga pemerintah yang dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak bisa se-enaknya sendiri memberhentikan pegawai yang bekerja dalam Pemerintahan Daerah Kabupaten banyuwangi, melainkan harus melalui mekanisme administrasi berdasarkan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah.

Terakhir saya ingin menyampaikan apabila Pemerintah Kabupaten Banyuwanagi tidak segera melakukan penyesuaian terhadap pegawai yang bekerja dalam pemerintahan dari THL menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, maka ini akan muncul problem hukum yang baru, hal tersebut berkaitan dengan penganggaran yang digunakan untuk membayar gaji THL, yang selama ini sumber anggarannya diambilkan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) namun tidak ada landasan hukumnya baik dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, bahkan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi maupun Peraturan Bupati yang mengatur tentang THL sehingga seharusnya tidak boleh anggaran APBD tersebut diambil dan dialokasikan untuk membayar THL tanpa adanya regulasi yang mengaturnya. Sehingga ini sangat berpotensi menjadi ruang praktik Korupsi, Kolusi, dan Nipotisme (KKN) yang selama ini menjadi musuh kita bersama.

THL DIBERHENTIKAN ATAU TIDAK DIPERPANJANG KONTRAK SPK?

 

THL TIDAK ADA PERPANJANGAN KONTRAK (PERUBAHAN DATA BASE THL).

Oleh : Oase Law Firm

Banyuwangi; Nasib apes bagi ratusan THL di Banyuwangi. Tepat pada Hari Kamis, tanggal 25 Februari 2021 mereka dinyatakan tidak diberikan perpanjangan kontrak kerja oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Sungguh ironis di tengah paceklik adanya pandemi Corona, Ratusan THL harus kehilangan pekerjaannya. 

Semua berawal dari Surat Sekda (Sekretariat Daerah) No. 005/008/429.204/2021 tertanggal 4 Januari 2021 meminta SKPD se Kabupaten Banyuwangi untuk menghadirkan Para THL di Ruang Computer Assisted Tes (CAT) dalam rangka Monitoring THL.

Kemudian pada tanggal 25 Februari 2021 Sekda kembali mengeluarkan surat dengan No. 800/424/429.204/2021 perihal Penetapan SPK (Surat Perintah Kerja) THL Bulan Februari 2021, yang pada pokoknya sambil menunggu Hasil Monitoring/Evaluasi THL, meminta agar SKPD menetapkan SPK bagi THL yang telah mengikuti CAT untuk jangka waktu 1 (satu) Bulan yaitu Bulan Pebruari 2021.

Pada surat tertanggal 25 Pebruari 2021 tersebut juga dijelaskan bahwa SPK THL ditetapkan oleh Sekda sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi.

Jadi, apa sebenarnya alasan yang mendasar atas tidak diperpanjangnya SPK bagi ratusan THL tersebut?

Menurut Ibu Ipuk (Bupati Banyuwangi), jumlah anggaran yang dikeluarkan untuk THL sudah melebihi angka anggaran untuk ASN.

Sedangkan menurut Bapak Nafiul Huda (Kepala BKD Banyuwangi), Karena berdasarkan ANJAB (Analisis Jabatan) serta ABK (Analisis Beban Kerja), Pemda akan melakukan penyesuaian pegawai. Sebab jumlah pegawai yang ada saat ini sudah melebihi kebutuhan sebenarnya.

"Kalau didasarkan pada hasil anjab dan ABK, maka jumlah pegawai yang harus dirasionalisasi mencapai 500 an orang lebih" Ucapnya.

Berdasarkan alasan tersebut patut kiranya mengoreksi apakah kebijakan tidak adanya perpanjangan SPK terhadap Ratusan THL sudah sesuai dengan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 Perihal Pengelolaan THL yang bekerja pada Pemda Kabupaten Banyuwangi?

• PERTAMA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (E) angka (4) telah dijelaskan bahwa Pelaksanaan TES CAT THL dilaksanakan setiap Bulan JUNI dan NOVEMBER setiap tahun, namun faktanya Pemda Kabupaten Banyuwangi malah melanggar aturan tersebut dengan melaksanakan TES CAT THL pada Bulan JANUARI 2021.

• KEDUA, berdasarkan Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (D) angka (2) bahwa perubahan Data Base THL dapat dilakukan apabila :

a. Mengganti THL yang mengundurkan diri/ meninggal dunia atau telah berusia lebih dari 58 (lima puluh delapan) tahun.

b. Mengganti THL yang diberhentikan karena mendapat Hukuman Disiplin.

c. Penambahan THL apabila sangat dibutuhkan dan wajib mendapatkan Persetujuan Bupati Banyuwangi.

Angka (3), Perubahan sebagaimana tersebut pada Huruf D angka (2) melalui seleksi CAT pada Badan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan Kabupaten Banyuwangi.

Angka (4), THL dapat dimutasi antar SKPD sesuai dengan kebutuhan Anjab dan ABK SKPD.

Jadi, apakah THL yang tidak mendapat Perpanjangan SPK termasuk pada poin-poin tersebut? Apakah mengundurkan diri? Apakah meninggal dunia? Apakah sudah berusia 58 tahun? Apakah pernah mendapat hukuman disiplin? 

Jika tidak, maka pemberhentian atau tidak diperpanjangnya SPK terhadap Ratusan THL tersebut telah bertentangan dengan peraturan yang ada.

Sebagaimana pada Surat Sekda Nomor 800/2661/429.204/2020 tertanggal 30 Desember 2020 huruf (H) yang menyatakan bahwa Kepala SKPD dilarang melakukan perubahan data THL diluar mekanisme sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2) dan (4).

Dan telah jelas pada Huruf (I) bagi Kepala SKPD yang melanggar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf (D) angka (2), (3), dan (4) dikenakan sanksi Hukuman Disiplin berdasarkan PP 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

• KETIGA, jika alasan tidak diperpanjangnya SPK THL dikarenakan anggaran Tidak mencukupi maka seharusnya rasionalisasi terhadap 500 an THL dilaksanakan sebelum APBD Tahun 2021 di setujui. Menjadi tidak logis karena Pengesahan APBD 2021 dilaksanakan melalui rapat paripurna secara virtual, pada hari Jumat malam, tanggal 27 November 2020.

Bukankah apa yang sudah dianggarkan Pada APBD 2021 pada tanggal 27 November 2020 tersebut sudah mencakup Angka Anggaran untuk ASN dan THL ?

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, menurut hemat saya Pemda Kabupaten Banyuwangi telah diduga melakukan Maladministrasi dan pelanggaran terhadap aturan yang dibuatnya sendiri.

Semoga membantu kawan-kawan sekalian.

- semoga ada solusi terbaik untuk Ratusan THL yang tidak mendapat perpanjangan Kontrak SPK -